24.2 C
Kendari
Thursday, April 18, 2024
spot_img

Dilantik dalam Jabatan Sekda Butur, Ini Tugas yang Menanti Muhammad Hardhy Muslim…

Seremoni pelantikan Sekda Butur

SIBERKITA.COM, BURANGA— Muhammad Hardhy Muslim telah resmi menjabat sekretaris daerah kabupaten Buton Utara terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan di hadapan bupati, Kamis, 5 Agustus 2021 lalu. Apa yang akan dilakukan setelah menyandang jabatan tersebut, berikut petikan wawancara singkat beberapa waktu sebelum pelantikan :

SIBERKITA : Tinggal hitungan waktu sekretaris daerah kabupaten Buton Utara akan dilantik. Bagaimana melihat amanah ini, terutama kaitannya dengan lima poin yang menjadi visi misi bupati Ridwan Zakariah-Ahali.

HARDHY MUSLIM :  Ini amanah besar tanggung jawab saya sebagai Sekda Butur kedepan dalam rangka mensukseskan visi misi pasangan Ridwan Zakariah-Ahali yang sudah dituangkan lima poin dalam RPJMD 2021-2026, melalui tagline “menuju masyarakat adil sejahtera”. Tapi hari ini yang paling penting bagaimana Pemda Butur konsen menangani wabah Covid-19 khususnya di Buton Utara, agar angka penderita Covid-19 bisa turun.

Hal yang pertama, melalui proses edukasi terhadap masyarakat, bagaimana membangun sinergi dan keterpaduan antara Satgas Covid-19 yang ada, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Kita akan mencari Posko Satgas Covid-19, diharapkan Posko bisa menjadi tempat diskusi untuk mempertemukan ide-ide baru bagaimana menangani kasus Covid-19 yang lebih efektif dan efisien dalam bentuk kerjasama yang lebih tepat.

Hardhy Muslim

Menurut Hardhy, edukasi yang dimaksud yakni komunikasi langsung dengan masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi, bisa dilakukan turun langsung, bisa juga melalui media sosial.

“Bagaimana caranya agar masyarakat bisa lebih mudah memahami apa yang hendak kita sampaikan. Kita bisa menggunakan bahasa daerah, misalnya bahasa Kulisusu, bahasa Kambowa, bahasa Muna, bahasa Bugis dan sebagainya. Harapan kita, tenaga medis, khususnya dokter dan perawat bisa terjun langsung di lapangan,” ujarnya.

Dikatakan mantan asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Butur ini, setelah resmi menjabat Sekda ia akan merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmennya untuk turun di enam kecamatan, yakni Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, Kambowa, Bonegunu dan Wakorumba membantu menurunkan angka kasus Covid.

“Tentunya beban-beban selama ini yang dipikul oleh bupati dan wakil bupati akan semakin ringan. Artinya janganlah segala sesuatu harus bupati yang berpikir, tapi segala sesuatunya bisa kita kerjakan tinggal kita melaporkan hasilnya sama pak bupati,” lanjutnya.

Hardhy menegaskan, konsentrasi pada lima poin visi misi pasangan RIDA tetap menjadi tanggung jawab Sekda untuk merealisasikan program RPJMD lima tahun ke depan.

Namun untuk saat ini tambah Hardhy, fokus Pemkab Butur adalah penanganan wabah Covid-19, upaya yang harus dilakukan bagaimana bisa ditekan sehingga turun penderita Covid-nya.

“Tentunya sedapat mungkin masyarakat juga bisa menekan mulai dari awal dalam bentuk protokol kesehatan (Prokes). Harapan kita ketika ada gejala-gejala ringan masyarakat bisa menangani secara mandiri,” harapnya.

Kedepan lanjut Hardhy penanganan wabah Covid-19 bisa dianggarkan melalui dana desa sekitar delapan persen. Penanganan cara demikian, bisa dilakukan sedini mungkin melalui Puskesmas, sehingga penderita bisa ditekan.

“Pengalaman selama ini nanti sudah parah baru dibawa ke RSUD Butur. Jadi deteksi dini ketika ada gejala-gejala sudah bisa diantisipasi. Tinggal kita pemerintah daerah, kecamatan dan paling bawah di pemerintah desa itu nanti akan menyalurkan obat-obatan, bantuan nutrisi, dan makanan. Jika ini dilakukan, Insyaallah bakal menurun penderita Covid-19 kita,” katanya.

Diungkapkan Hardhy, jika mengacu pada data yang masuk di Gugus Tugas Covid-19, usia rata-rata pasien Covid-19 50 tahun ke atas. Bahkan ternyata 13,5 persen tertinggi di Indonesia angka kematian di Buton Utara.

“Ini hasil diskusi dengan Humas Gugus Tugas Covid-19 Butur, jadi kalau sedini mungkin kita antisipasi, angka ini bisa turun. Kita edukasi masyarakat dengan menggunakan bahasa lokal dan tenaga lokal sebagai penyuluh kita di masyarakat, pasti hasilnya jauh lebih maksimal dan efektif,” tambahnya.

Selanjutnya, Hardhy menyampaikan bahwa ia akan membantu sepenuhnya dalam merealisasikan visi misi pasangan RIDA dibidang infrastruktur jalan. Utamanya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yakni jalan kabupaten. Selain itu, jalan provinsi juga tetap menjadi perhatian untuk melakukan koordinasi dengan gubernur.

“Inikan perlu koordinasi yang lebih bagus, agar senantiasa Pemkab dan Pemprov bisa sejalan hingga alokasi anggaran nya mungkin bisa dialokasikan melalui pemeliharaan nya atau apalah. Intinya komunikasi,” katanya.

Langkah selanjutnya, bagaimana agar pembangunan Bandara bisa diwujudkan. Meski masih ada sebagian masyarakat yang belum melihat ini belum terlalu penting direalisasikan. Tapi dengan Bandara ini bisa memicu arus perputaran ekonomi Butur hidup, meski ini bukan tujuan antara, tapi tujuan akhir dari pembangunan Pemkab Butur kedepan.

Poin lainnya mengenai perkebunan tebu. Hardhy optimis jika hal tersebut terwujud, maka bisa menyerap tenaga kerja lokal sekitar dua ribu. Multi player efeknya jauh lebih besar, misalnya rumah kos akan terisi, warung-warung masyarakat bisa lebih laku.

“Dan satu hal lagi, dimana ada pabrik tebu biasanya pasokan listrik nya ada sekitar 5000 Mega Watt, ini kan pabrik tebu tidak bisa menghabiskan ini. Nah dari sini, PLN kita akan terbantu, sehingga penanganan lampu di desa-desa bisa terbantu,” jelasnya.

Selanjutnya, hal yang paling penting adalah penanganan wabah covid mengingat kondisi tersebut mendorong semua dilakukan secara online. Apalagi anak sekolah dan guru-guru proses belajar mengajar melalui daring, maka kebutuhan pembangunan tower selular sudah menjadi prioritas utama. Sementara kondisi Butur sangat terbatas jaringan selular, dari enam kecamatan baru sekitar 14 persen yang terjangkau.

“Saya kira ini menjadi prioritas kita. Adapun menyangkut reformasi birokrasi sudah akan berlaku secara nasional. Apa yang menjadi amanah undang-undang, itu tetap akan kita laksanakan,” pungkasnya. (mus)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles