SIBERKITA.COM, KOLAKA – PT Aneka Tambang (ANTAM) Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Pomalaa (Musrenpom) untuk tahun 2022. Kegiatan ini digelar di salah satu rumah makan di desa Totobo, kecamatan Pomalaa, kabupaten Kolaka, Rabu (13/4/2022).
HC, CSR and Finance Division Head PT ANTAM Tbk UBPN Sultra, Dito Yulianto menjelaskan, Musrenpom merupakan inisiatif perusahaan tambang BUMN tersebut yang bertujuan untuk menyerap aspirasi pembangunan dari masyarakat secara langsung melalui forum diskusi terbuka bersama aparat desa dan kelurahan yang ada dalam areal operasi ANTAM di Pomalaa.
“Hal ini sebagai salah satu komitmen ANTAM untuk mendukung pembangunan desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Pomalaa dengan harapan, forum ini menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman untuk dijadikan rencana pengembangan masyarakat di kecamatan Pomalaa,” kata Dito Yulianto saat membuka Musrenpom tahun 2022.
Selain itu, dia juga menyinggung tentang hasil survey potensi kebencanaan yang dilakukan oleh FISIP UNS Kolaka di kecamatan Pomalaa. Kata dia, survey tersebut menemukan bahwa potensi banjir menjadi ancaman terbesar bagi wilayah ini.
Dia berharap akan ada forum atau wadah untuk mencari solusi memitigasi resiko bencana tersebut. Dia juga berharap forum ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pomalaa.
Sementara itu, Camat Pomalaa Mirdan Athar mengemukakan bahwa Musrenpom merupakan forum untuk merencanakan pembangunan desa dan kelurahan di kecamatan Pomalaa yang akan menggunakan anggaran CSR PT ANTAM Tbk UBPN Sultra. Dimana program-program tersebut tidak terakomodir dalam anggaran APBDes ataupun APBD Kabupaten.
“Beberapa kegiatan dilakukan secara bertahap, seperti pembangunan masjid desa Sopura yang menggunakan anggaran Musrenpom selama tiga tahun berturut-turut,” jelas Mirdan Athar.
Terkait hasil survey FISIP UNS tentang potensi kebencanaan, Mirdan Athar tidak menampik hal itu. Sebab, secara geografis, kecamatan Pomalaa rawan bencana banjir akibat topografinya terdiri dari pegunungan landai. Terlebih lagi, sejumlah perbukitan tersebut kini telah gundul akibat aktivitas pertambangan.
“Beberapa tahun lalu, desa Pesouha dan Huko-huko sempat dilanda bencana banjir. Termasuk desa Tambea yang merendam rumah warga hingga areal budidaya teripang masyarakat. Kita berharap hasil kajian tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mencari solusi penyelesaiannya,” kata Mirdan Athar.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kolaka, Sri Raodah Buna
Pomalaa merupakan kecamatan yang spesifik, karena terdapat potensi sumber daya alam mineral yang kini telah diolah oleh perusahaan pertambangan, termasuk ANTAM.
Menurutnya, Musrenpom menjadi bagian terpenting bagi Pemda Kolaka dalam mengentaskan program-program pembangunan. Sebab, dari Rp1,3 triliun APBD tahun ini belum mampu mengakomodir semua usulan program pembangunan dari berbagai desa dan kelurahan.
“Belum lagi alokasi belanja operasional pegawai mencapai 50 persen dari APBD, sehingga anggaran untuk pembangunan tinggal 50 persen saja,” katanya.
Dengan kondisi ini, kata dia, maka Musrenpom tentu saja banyak membantu pemerintah daerah, karena sebagian besar usulan program masyarakat yang tidak terakomodir dalam APBD, kini dapat diakomodir melalui anggaran Musrenpom yang dibiayai menggunakan anggaran CSR ANTAM. (*)
