25.9 C
Kendari
Saturday, December 9, 2023
spot_img

LiDER dan WRI Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Kades Rano Sangia, Ini Daftar Temuannya…

SIBERKITA.COM, KOLAKA–Lingkar Demokrasi Rakyat (LiDER) Sultra dan Wahana Rakyat Indonesia (WRI) resmi melaporkan indikasi korupsi yang diduga melibatkan Ardin, kepala desa Rano Sangia, Kecamatan Toari di Polres Kolaka.

Laporan tertulis yang memuat 25 item temuan lapangan itu disampaikan langsung Ketua LiDER Herman Syahruddin dan Ketua DPP WRI Sultra Amir Kaharuddin di SPKT Polres Kolaka.

“Sudah dilaporkan tadi, kita berharap laporan itu segera ditindaklanjuti,” ungkap Herman yang didampingi Amir Kaharuddin, Selasa (7/6/2022).

Herman menegaskan, dilaporkannya Kades Rano Sangia karena dugaan korupsi merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Kondisi Masjid per 5 April 2022

Karena itu, ia berharap semua pihak yang terkait dengan indikasi korupsi di Desa Rano Sangia segera bersikap dengan menunjukkan itikad baik menuntaskan dugaan korupsi dimaksud.

“Kita sudah lakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Sekarang giliran inspektorat dan aparat hukum menyikapi itu,” tambahnya.

Untuk diketahui, LiDER dan WRI menemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di Desa Rano Sangia sejak 2016 hingga 2021.

Indikasi korupsi tersebut setidaknya mencakup 25 item temuan yang umumnya terkait anggaran pembangunan fasilitas (fisik), pengadaan, hingga penggunaan dana BUMDes.

Baik Herman maupun Amir menyatakan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran desa di Rano Sangia telah lama “terlindungi” oleh sistem.

Hal itu karena tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang Kades tidak dapat dipisahkan dari peranan pihak lain yang ada dalam birokrasi.

“Korupsi itu hampir mustahil hanya dilakukan sendiri. Setidaknya ada pihak yang mengetahui tapi membiarkan. Atau ada pihak yang melindungi dengan menggunakan berbagai alasan atau berlindung di balik sistem. Katanya masih ada upaya persuasif, atau berargumen ada itikad baik dari pelaku untuk menyelesaikan temuan,” urai Herman.

Herman menjelaskan, indikasi penyalahgunaan anggaran di Desa Rano Sangia terendus sejak 2016 silam, dan itu ternyata sudah menjadi temuan inspektorat.

Anehnya, dugaan penyalahgunaan terus berulang dengan modus sama namun dengan skala lebih besar. Tapi inspektorat sebagai lembaga pengawas internal belum pernah sekalipun terdengar mengambil sikap tegas.

Sebaliknya inspektorat malah buru-buru membuat pernyataan bahwa Ardin selaku pihak yang diduga menyalahgunakan dana desa, masih punya itikad baik.

Itikad baik itu katanya tergambar dari upaya mengembalikan sejumlah dana ke rekening kas desa, atau telah membuat pernyataan tertulis untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang telah menjadi temuan sebelumnya.

“Sudah jelas ada temuan, dan ternyata perbuatan seperti itu sudah berkali-kali dilakukan. Berulang dan terus berulang. Kita tengarai temuan tahun lalu ditutupi dengan anggaran tahun ini dan seterusnya. Itu mudah ditelusuri kalau aparat pengawas internal pemerintah (APIP) punya niat. Tapi kenyataannya kan belum terlihat sampai sekarang,” tambah Herman.

Sementara itu Amir Kaharuddin menyatakan bahwa dugaan korupsi Kades Rano Sangia adalah satu dari sekian banyak indikasi serupa di wilayah lain.

Karena pengawasan dan penanganan yang lemah oleh APIP mengakibatkan perbuatan serupa terus dipraktikkan oleh Kades di tempat lain.

“Rano Sangia hanya sampel, pasti terjadi juga di desa lain. Hanya saja untuk membuktikan itu masyarakat punya keterbatasan, apalagi inspektorat tidak memberi akses kepada masyarakat untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Terkait laporan LiDER dan WRI atas dirinya, Kepala Desa Rano Sangia Ardin hanya memberi tanggapan singkat saat dikonfirmasi.

“Intinya nanti saya ketemu di Kolaka kalau ke Kolaka,” ujarnya melalui pesan whatsapp.(eat)

Temuan LiDER dan WRI di Desa Rano Sangia:

1. Dana BUMDes tahun 1016 sekitar Rp 20 JT (tidak jelas penggunaannya)

2. Belanja alat depot air galon tidak sesual kualitas dengan harga ( bekas pakai Rp 45 juta)

3. Anggaran belanja makanan tambahan untuk Balita tidak direalisasikan/fiktif sejak tahun 2016 s/d tahun 2020

4. Program PAMSIMAS yang anggarannya dana sharing antara Dana Desa dengan PU gagal karena tidak adanya mesin dan pipa ( Anggaran habis/ 2017)

5. Bantuan Bibit Pohon Penghijauan dari sumber lain ditimpa DD / ADD tahun 2015 s/d 2018 (anggaran belanja fiktif )

6. Belanja papan untuk warga tahun 2018 sekitar 1.5 M dipakai pribadi oleh kepala desa

7. Laporan belanja Mesin Generator untuk Elekton BUMDes menggunakan dokumen mesin milik UPT Anawua Trans

8. Laporan belanja mesin generalor penyedot air PAMSIMAS juga menggunakan dokumen pembelian mesin milik UPT Anawua

9. Belanja racun rumput tahun 2015 s/d 2018 untuk kebersihan lingkungan ternyata fiktif

10. Honor Hansip dan Linmas desa 2016 / 2017 tidak direalisasikan

11. Penggunaan material/bahan pada pembangunun Masjid tidak sesuai bestek dan Upah kerja pembangunan masjid tahun 2018 tidak direalisasikan kepada tukang

12. Anggaran pembangunan Masjid yang bersumber dari Dana Desa Rp 100 juta (2018 Rp 40 juta, 2019 Rp 40 juta dan 2020 Rp 20 juta, per 15 Februari 2022, tapi kondisi Masjid berupa Tiang cor dan tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang digelontorkan.

13. Anggaran belanja Sirtu Kali tahun 2016 s/d tahun 2018 untuk Perkerasan jalan Desa tidak pernah dibayarkan

14. Bangunan (pagar pembatas) jembatan tahun 2020 sebagian bahannya berupa pipa adalah milik program PAMSIMAS tahun 2017

15. Bahan bangunan pada Rehab Kantor Desa tidak sesuai Laporan Pertanggungjawaban (Fisik menggunakan Batako dalam LP Batu Merah)

16. Pembangunan talud sepanjang 20 meter tahun anggaran 2018 tidak dikerjakan (fiktif)

17. Pengadaan tiang gawang tahun 2019 fiktif (per Mei 2022 tiang yang dimaksud tidak pernah ada)

18. Pengadaan fasilitas Pos Yandu berupa Lemari, Alat Tensi, timbangan badan dll, sejak dianggarkan beberapa tahun lalu per Mei 2022 barang tersebut belum ada ( belanja fiktif). Jika ada kegiatan Pos Yandu kemungkinan pinjam alat

19. Pembangunan lapangan voli tahun anggaran 2019 tidak selesai 100 persen (minus lantai) tapi dana cair 100 persen

20. Pembangunan jembatan tahun 2020 tidak rampung (minus pengecatan dan prasasti) tapi dana cair 100 persen

21. Ada pungutan liar dan dipolitisasi dalam Program bantuan KWH untuk warga.

22. Pengadaan bibit jeruk siam madu tahun 2021 sekitar 11.000 pohon tidak sesuai SSH. ( Rp 20.000/Phn menjadi Rp 50.000 +/Phn ).

23. Bibit Jeruk Siam Madu tersebut diberikan kepada warga tidak merata bahkan warga luar dari desa lain diberikan juga dengan ketentuan dibebankan sejumlah uang sebagai harga

24. Realisasi Fisik bangunan Drainase tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan realisasi Anggaran. ( 100 persen cair tapi bangunan yang drainase tersebut minus plasteran.

25. BUMDes Desa Ranosangia tidak berjalan sesuai tujuan dan per Mei 2022 sudah tidak beroperasi.

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles