SIBERKITA.COM, KOLAKA–Komisi II DPRD Kolaka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama 4 SKPD di lingkup Pemda Kolaka pada Rabu (19/10/2022).
Rapat yang dipimpin Anggota Komisi II Musdalim Zakir digelar di ruang Sangia Nibandera, lantai 2 kantor DPRD Kolaka, dan dihadiri Kadis Perindag Achiruddin, Kadis Perhubungan Marsukat Riadi, Kabid PBB/BPHTB Bapenda Ukkas, Pejabat Fungsional P3T Dinas Perikanan Wahyuddin Hasan, serta beberapa kepala bidang, dan staf SKPD mitra komisi II lainnya.
RDP digelar guna menyikapi sorotan masyarakat terkait banyaknya sarana publik di kabupaten Kolaka yang tidak berfungsi maksimal atau terbengkalai.
Rapat yang berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 16.15 wita itu turut dihadiri 4 aktivis LSM Kolaka yang tergabung dalam Konsorsium Kolaka Kontrol (K3), di antaranya Herman Syahruddin dari LSM LiDER, Amir Kaharuddin (WRI), serta Dudi dan Andi Rijam dari LSM GAKI.
Dalam RDP kali ini K3 mengemukakan berbagai fakta terkait sarana publik yang terbengkalai, di antaranya; Terminal Bongkar Barang di Pasar Raya Mekongga, Terminal Mangolo, Pasar Rakyat Mangolo Kompleks SIKIM, Kampung Coklat, Cool storage di kelurahan Latambaga, pasar Puundoho, dan beberapa sarana publik lainnya.
Menurut K3, banyaknya sarana publik yang terbengkalai atau tidak berfungsi maksimal ditengarai buruknya perencanaan, serta adanya interest kelompok tertentu dalam proses pengadaannya.
“Semua proyek dibangun bukan karena dibutuhkan masyarakat melainkan diusung oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Akibatnya, perencanaan dilakukan asal-asalan yang penting ada proyek dan serapan anggaran tercapai,” tegas Herman Syahruddin, mengawali pernyataan sikap K3.
Herman mencontohkan, pembangunan terminal dan Pasar Rakyat Mangolo di kelurahan Mangolo, kecamatan Latambaga.
Menurut Herman, terbengkalainya dua sarana publik yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar itu merupakan imbas dari buruknya perencanaan.
“Ini sekaligus mengejar serapan anggaran tanpa berpikir manfaatnya,” tegas Herman.
Menanggapi kritikan keras dari K3, Kepala Dinas Perhubungan Marsukat Riadi, dan Kadis Perindag Achiruddin tidak menampik dugaan terbengkalainya pasar dan terminal Mangolo.
Meski demikian, baik Achiruddin maupun Marsukat memaparkan beberapa persoalan yang melatarbelakangi tidak berfungsinya beberapa sarana publik yang ada dalam penanganan SKPD-nya.
Khusus Terminal Mangolo misalnya, Marsukat Riadi selaku kepala dinas perhubungan menyatakan, hal utama yang menjadi pemicu tidak berfungsinya sarana tersebut adalah penolakan sopir melayani trayek.
“Berbagai upaya sudah kita lakukan, tapi alasan sopir cukup masuk akal, salah satunya karena penumpang sepi,” kata Marsukat.
Ditambahkan mantan Kasat Pol PP itu, pihaknya pernah menginisiasi pengaktifan terminal Mangolo dengan “memaksakan” semua kendaraan angkutan dari Kolaka Utara menurunkan penumpang di tempat itu.
“Tapi lagi-lagi kita terbentur dengan regulasi. Jika angkutan umum dari Kolut bongkar muatan di situ maka provinsi bisa saja menyatakan itu melanggar, ujung-ujungnya bisa jadi terminal diambil alih karena pengelolaan semua terminal Antar Kota Dalam Provinsi merupakan kewenangan provinsi,” ungkap Marsukat.
Lebih jauh Marsukat menegaskan, pihak mana yang akan mengelola terminal bukanlah masalah utama kenapa Pemda Kolaka menghindari pengambilalihan aset terminal oleh Pemprov.
Hal pokok yang menjadi beban pemikiran Pemda Kolaka ungkap Marsukat, adalah pengalaman buruk pengelolaan Terminal Larumbalangi di kelurahan Sabilambo.
“Terminal Larumbalangi itu diambil alih pengelolaannya oleh provinsi sejak 5 tahun terakhir. Tapi kenyataannya sejak diambil alih provinsi justru terbengkalai. Lalu apakah kita mau serahkan lagi aset terminal Mangolo yang susah payah kita biayai tapi akhirnya justru tidak difungsikan juga oleh provinsi seperti terminal Larumbalangi,” tegasnya.
Terkait kritikan K3 mengenai pengelolaan Pasar Rakyat Mangolo, Kadis Perindag Achiruddin menyatakan, belum berfungsinya pasar tradisional yang dibangun pada 2016 dan diresmikan tanggal 19 Februari 2021 itu karena sepinya pengunjung.
Meski demikian, berbagai cara tengah diupayakan untuk mengaktifkan pasar rakyat Mangolo itu.
“Salah satunya kita akan mengarahkan sebagian pesanan RB ke sana. Tapi memang upaya itu tidak mudah karena pedagang juga takut rugi. Tapi tetap kita akan cari solusi. Makanya kita akan mendata ulang pedagang,” katanya.
Selain menyoroti keberadaan pasar dan terminal Mangolo, K3 juga mempertanyakan penempatan pos retribusi di kawasan pasar raya Mekongga, serta status pengelolaan terminal barang di kawasan pasar tradisional itu.
Sementara itu, terkait kritikan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh dinas perikanan, khususnya cool storage di kelurahan Kolakaasi, Pejabat Fungsional P3T Dinas Perikanan Wahyuddin Hasan mengakui fasilitas pendinginan hasil tangkapan ikan itu tidak berfungsi lagi sejak 1 tahun terakhir.
Untuk diketahui, selain dinas Perindag, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perikanan, komisi II juga mengundang dua SKPD lain yakni PU dan Dinas Perkebunan juga untuk mengikuti RDP bersama aktivis K3.
Sayangnya, hingga selesainya rapat, tidak satu pun urusan dari dua SKPD tersebut yang hadir.
“Kalau PU dikarenakan mereka sedang fokus mengantisipasi bencana longsor dan banjir,” ungkap Musdalim Zakir, yang juga terpaksa memimpin sendiri jalannya rapat karena tidak satupun anggota DPRD yang hadir.
Khusus dinas perkebunan, Musdalim mengkonfirmasi bahwa tidak satu pun pejabat yang bisa hadir karena berbagai kesibukan.
“Kalau pak Kadis perkebunan sedang di Baubau, begitu juga pejabatnya yang lain,” ungkap Musdalim saat mengawali RDP.
Sebelum RDP digelar, K3 terlebih dahulu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD.
Setelah menggelar orasi selama hampir 45 menit, peserta aksi kemudian diterima oleh Anggota Komisi II Musdalim Zakir, yang kemudian menjadwalkan RDP. (eat)
